AKAD IJARAH (PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM MASYARAKAT)

PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM MASYARAKAT

BAB 1
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun terseir. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan baik oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.
Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam dunia perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut berfungsi sebagai perantara pihak-pihak yang kekurangan dana dengan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (Djumhana 2003).  Dengan demikian, lembaga perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan oleh bank, melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.
Bank yang terdapat di Indonesia sekarang ini tidak hanya yang beroperasi berdasarkan prinsip konvensional saja. Prinsip bank berdasarkan syari’ah merupakan salah satu bentuk jasa perbankan, yang baru mendapatkan pengakuan secara formil yuridis setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Sehingga bank berdasarkan prinsip Islam ini mempunyai fungsi yang sama seperti bank konvensional yang telah ada yaitu sebagai lembaga perantara pihak-pihak yang kekurangan dana dengan pihak-pihak yang kelebihan dana. Hanya saja yang membedakan adalah dalam cara pengoperasiannya, dimana bank syari’ah tidak mengenal sistem bunga dan menggunakan sistem bagi hasil bagi para nasabahnya.

B.    Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan berikut:
1.          Bagaimana implementasi akad Ijarah (sewa-menyewa) dalam masyarakat?


BAB 2
PEMBAHASAN

Secara etimologi ijarah disebut juga al-ajru (upah) atau al-‘iwadh (ganti). Atau ijarah disebut juga upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan menurut istilah syara’ adalah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa dan mengontrak atau menjual jasa, dan lain-lain (Nazir Hasanuddin, 2008). Terkait dengan itu, di sini ada beberapa definisi  ijarah yang dikemukakan ulama fikih, yaitu Ulama Hanafi mendefinisikannya dengan, “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”.
Ijarah merupakan suatu jenis akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut sewa-menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja. Bank yang terdapat di Indonesia sekarang ini tidak hanya yang beroperasi berdasarkan prinsip konvensional saja. Prinsip bank berdasarkan syari’ah merupakan salah satu bentuk jasa perbankan, yang baru mendapatkan pengakuan secara formil yuridis setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Sehingga bank berdasarkan prinsip Islam ini mempunyai fungsi yang sama seperti bank konvensional yang telah ada yaitu sebagai lembaga perantara pihak-pihak yang kekurangan dana dengan pihak-pihak yang kelebihan dana (intermediary financial institution). Hanya saja yang membedakan adalah dalam cara pengoperasiannya, dimana bank syari’ah tidak mengenal sistem bunga dan menggunakan sistem bagi hasil bagi para nasabahnya.
Ide dasar pengembangan prinsip syariah pada perbankan didasari oleh keinginan umat muslim untuk menjadi muslim yang kaffah. Dengan benar-benar menjalankan syariah islam dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan muamalah sebagai bagian yang mengatur hubungan sesama manusia. Dengan adanya doktrin dalam syariah islam yang mengatakan bahwa bunga bank adalah haram karena termasuk riba. sehingga perlu alternatif operasional perbankan yang berdasarkan syariah.
Konsep dari sistem ekonomi syari’ah adalah, meletakkan nilai-nilai islam sebagai konsep dasar dan landasan dalam aktivitas perekonomian perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin.4 Lembaga perbankan dalam syariah islam dilandaskan pada kaidah dalam ushul fiqih yang menyatakan bahwa “maa laa yatimm al-wajib illa bi hi fa huwa wajib” yang berarti sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah termasuk melakukan kegiatan ekonomi adalah wajib adanya,oleh karena pada saat ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka lembaga perbankan ini pun menjadi wajib untuk diadakan.
Salah satu jasa perbankan syari’ah yang ditawarkan adalah jasa pembiayaan Ijarah, pembiayaan ijarah ini mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional, pembiayaan Ijarah juga dikatakan sebagai pendorong bagi sektor usaha karena pembiayaan Ijarah mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan jenis pembiayaan syari’ah lainnya. keistimewaan tersebut adalah bahwa untuk memulai kegiatan usahanya, pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada bank syari’ah, sehingga pengusaha tidak dibebankan dengan kewajiban menyerahkan jaminan, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan Ijarah lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan lainnya seperti Mudharabah dan Musyarakah.
Pembiayaan ijarah terdapat risiko yang harus diantisipasi oleh bank syari’ah, walaupun mekanisme dalam pembiayaan ini sangat sederhana. Kelalaian yang disengaja oleh nasabah seperti kurang lancar, diragukan, dan macet, hal ini dapat menimbulkan masalah yang serius dalam hal pendanaan terhadap usaha nasabah. Hal ini yang dapat mengakibatkan bank mengalami kerugian karena dihadapkan kepada masalah angsuran yang macet. Selain risiko yang diakibatkan oleh nasabah dalam menjalankan pembiayaan ini, juga terdapat risiko yang dapat diakibatkan oleh intern dari bank syari’ah itu sendiri yaitu dari bagian yang menangani masalah pembiayaan. Disini mereka dalam menangani nasabah yang mengajukan pembiayaan bisa dengan sengaja tidak menjalankan prinsip kehati–hatian dengan benar sehingga hal ini juga dapat merugikan bank syariah yang telah dipercaya oleh umat dalam menyimpan dananya. Oleh karena itu pihak bank syari’ah harus dengan tegas menerapkan prinsip kehati-hatian.
Dilihat dari sisi obyeknya, akad ijarah dibagi  menjadi dua, yaitu:
1. Ijarah manfaat (Al-Ijarah ala al-Manfa’ah), hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut musta’jir, pihak pekerja disebut ajir, upah yang dibayarkan disebut ujrah (Ascarya, 2011). Misalnya, sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dll. Dalam hal ini mu’jir mempunyai benda-benda tertentu dan musta’jir butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana mu’jir mendapatkan imbalan tertentu dari musta’jir dan musta’jir mendapatkan manfaat dari benda tersebut (Yazid, 2009).
2. Ijarah yang bersifat pekerjaan (Al-Ijarah ala Al-‘Amal), hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) di bisnis konvensional (Ascarya, 2011). Artinya, ijarah ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Mu’jir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian musta’jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu’jir mendapatkan upah (ujrah) atas tenaga yang ia keluarkan untuk musta’jir dan musta’jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu’jir (Yazid, 2009). Misalnya, yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. (Seperti; buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu (Abdul Aziz Dahlan, dkk).
Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syari’ah, sedangkan ijarah bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syari’ah.
Secara hukum, agar ijarah (sewa-menyewa) memiliki kekuatan hukum maka harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun ijarah meliputi (1) dari adanya para pihak sebagai konsekuensi adanya subyek hukum yaitu penyewa dan pemberi sewa, (2) adanya objek yang disewakan yaitu baik berupa benda yang memberikan manfaat atau jasa yang diberikan, (3) harus ada ijab dan qabul dari para pihak sebagai konsekuensi pelafazan.
Adapun syarat sahnya akad ijarah harus memenuhi syarat-syarat berikut (1) Mukjir dan mustakjir harus tamyiz, berakal sehat dan tidak ditaruh dibawah pengampuan, (2) Mukjir adalah pemilik sah dari objek sewa, (3) Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa, (4) Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan, (5) Objek sewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukan atau mempunyai nilai manfaat, (6) Objek sewa dapat diserahkan, (7) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama, dan (8) harus ada kejelasan mengenai berapa lama suatu objek ijarah itu akan disewakan dan harus jelas harga sewa atas objek tersebut.
Setelah terpenuhinya rukun dan syarat dari akad ijarah tersebut, maka akad tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum. Jika telah memiliki kekuatan hukum, maka konsekuensi yuridisnya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dan ditaati dengan itikad baik oleh pemberi sewa dan penyewa.
Pada PBI No. 9/19/PBI/2007 menyebutkan ijarah sebagai transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.
Tertanggal 17 Maret 2008 Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran No. 10/14/DPBS yang mengatakan bahwa dalam memberikan pembiayaan ijarah, Bank Syari’ah atau Unit Usaha Syariah (UUS) harus memenuhi langkah berikut ini, (a) Bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas objek  sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan objek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan, (b) Barang dalam transaksi ijarah adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewanya, (c) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar ijarah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah, (d) Bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar ijarah kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha, keuangan dan/atau prospek usaha, (e) Objek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya, (f) Bank sebagai pihak yang menyediakan objek sewa, wajib menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas objek sewa serta ketepatan waktu penyediaan objek sewa sesuai kesepakatan, (g) Bank wajib menyediakan dan untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah, (h) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar ijarah, (i) Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus, (j) Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang, (k) Bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan objek sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan objek sewa sesuai dengan kesepakatan dimana uraian pemeliharaan yang bersifat material dan structural harus dituangkan dalam akad, dan (l) Bank tidak dapat meminta nasabah untuk bertanggungjawab atas kerusakan objek sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah.
Berdasarkan SOP yang disampaikan oleh Bank Syari’ah, tahapan pelaksanaan ijarah adalah sebagai berikut (a) adanya permintaan untuk menyewakan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada bank syari’ah, (b) Wa’ad antara bank dan nasabah untuk menyewa barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati, (c) Bank Syari’ah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah, (d) Bank syari’ah menyewa barang tersebut dari pemilik barang, (e) Bank syari’ah membayar sewa di muka secara penuh, (f) Barang diserahterimakan dari pemilik barang kepada bank syari’ah, (g) Akad antara bank dengan nasabah untuk sewa, (h) Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran, (i) Barang diserahterimakan dari bank syari’ah kepada nasabah, dan (j) Pada akhir periode, barang diserahterimakan kembali dari nasabah ke bank syari’ah, yang selanjutnya akan diserahterimakan ke pemilik barang.


BAB 3
PENUTUP

A.    Kesimpulan
Implementasi akad ijarah (sewa-menyewa) dalam lembaga perbankan syari’ah yang terbagi menjadi ijarah murni dan ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT) terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008 yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari’ah sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Selain itu, Implementasi terkait ijarah terdapat dalam SOP yang disampaikan oleh Bank Syari’ah.

Referensi
Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Cet. Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. Xi
Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, “Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syari’ah”, cet ke-2, (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hlm. 279.
Ascarya, “Akad & Produk Bank Syari’ah”, cet ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 99.
Yazid Afandi, “FIQH MUAMALAH DAN IMLEMENTASINYA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH”, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 187-188.
Abdul Aziz Dahlan, dkk, “Ensiklopedi Hukum Islam”, hlm. 662-663.

Komentar