akuntansi syariah



PENERAPAN AKUNTANSI MUDHARABAH
DI MASYARAKAT


PENDAHULUAN
Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk berusaha, termasuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Dalam kegiatan bisnis, seseorang dapat merencanakan suatu dengan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan, namun tidak ada seorangpun yang dapat memastikan hasilnya seratus persen. Suatu usaha, walaupun direncanakan dengan sebaik-baiknya, namun tetap mempunyai resiko untuk gagal.
Konsep Bagi hasil, dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dari ekonomi Islam, yang dianggap dapat mendukung aspek keadilan. Keadilan merupakan aspek mendasar dalam perekonomian Islam (Antonio, 2001). Penetapan suatu hasil usaha didepan dalam suatu kegiatan usaha dianggap sebagai sesuatu hal yang dapat memberatkan salah satu pihak yang berusaha, sehingga melanggar aspek keadilan.
“Mudarabah” adalah jenis khusus kemitraan di mana salah satu pasangan memberikan uang kepada orang lain untuk berinvestasi di perusahaan komersial.  Investasi berasal dari mitra pertama yang disebut “rabb-ul-mal”, sementara pengelolaan dan bekerja adalah tanggung jawab eksklusif yang lain, yang disebut “mudharib”.
Mudharabah Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
Mudharabah lebih cocok dalam perbankan Islam dibandingkan dengan syirkah. Syirkah hanya cocok unjtuk bank apabila bank tersebut berfungsi sebagai bank partisipan yang aktiv dalam menjalankan bisnis. Bagi bank, hal tersebut tidak praktis dan merupakan tindakan pemborosan, selain melanggar peraturan perbankan. Mudharabah bukan hanya cocok dengan bak syariah , namun fungsi pokok perbankan adalah memberikan modal kepada individu atau kelompok yang ingin berusaha, dan ini adalah mudharabah.









PEMBAHASAN
Keberadaan perbankan syariah tentunya menjadi angin segar di tengah leunya perembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hal ini dikarenakan perbankan syariah memiliki karakter khusus, yaitu non bunga. Bunga bank merupakan momok yang menakutkan bagi UKM untuk meminjam modal dari Bank Umum Konvensial, karena akan berakibat pada stagnannya perkembangan UKM itu sendiri. Model pembiayaan bagi hasil tentunya memiliki daya tarik tersendiri bagi UKM dalam pengembangan usahanya. Hasilnya, muncul banyak harapan UKM terhadap kehadiran perbankan syariah dengan model pembiayaan mudharabahnya.
Sebagaimana dimaklumi sektor usaha UKM  pada umumnya berada di sektor tradisional dengan perkiraan resiko yang tidak lazim tersedia pada pengalaman pebankan konvensional.sementara sistem bagi hasil justru menhindari prinsip mendapatkan untung atas kerjasama orang lain. Maka amatlah tepat jika format pengembangan Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan UKM. Dilihat dari pelakunya sistem perbankan syariah memberikan keyakinan lain akan terjaminnya keamanan batin mereka. Hal yang terakhir ini sudah barang tentu memperkuat tingkat pengharapan dan keyakinan mereka akan keberhasilan usahanya.
Bank syariah berdasarkan pada prinsip profit and loss sharing (bagi untung dan bagi rugi). Bank syari’ah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank syariah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak.
Salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah bentuk pembiayaan adalah pembiayaan mudharabah, yang secara umum diartikan sebagai sistem pendannan operasional realitas bisnis, dimana bank sebagai pemilik modal biasanya disebut shahibul maal dengan menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola disebut sebagai mudharib untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantar mereka sesuai dengan kesepakatan yang disebutkan dalam akad mereka. Jika ada mengalami kerugian setelah adanya pengelolaan usaha oleh mudharib bukan karena kelalaian yang disengaja atau terjadi kerugian diluar kontrol enterpreneur maka investor (shahibul maal) akan menanggung seluruh kegiatan tersebut, karena kegiatan investasi ini lazim dilakukan oleh investment banking bukan kegiatan yang dilakukan commercial banking.
Sistem pembiayaan tersebut dengan sistem yang dianut pada bank konvensional yang pada intinya meminjam dana membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberi pinjaman dana knvensional dengan sayariah terletak pada mekanisme memperoleh pendapatan,yakn bunga dan bag hasil.selain hal tersebut terdapat pula perbedaan sistem penyaluran dana kepada masyarakat dari perbankan konvensional dan perbankan syariah,diantaranya :
1.      Dalam perbankan konvensional umumnya penentuan bunga dibuat pada akad dengan asumsi harus selalu untung,berbeda dengan perbankan syariah dimana penentuan besranya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2.      .Pada perbankan konvensioanal,besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, namun dalam perbankan syariah,besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3.      Dalam hal pembagian keuntungan,pada perbankan konvenional,pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah iuntung atau rugi,namun dalam pembagian keuntungan pada perbankan syariah, bagi hasil bergantung proyek yang dijalankan bila usaha merugi ,kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4.      Manfaat yang didapat pada perbankan konvensional,jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun umlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang”booming”,namun manfaat yang didapat pada perbankan syariah .jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5.      Eksistensi bunga pada perbankan konvensional diragukan oleh semua agama,ternasuk islam,namun bagi hasil yang dianut dalam perbankan syariah sudah tidak ada yang meragukan keabashan.
Dari hasil penelitian didapatkan hasil,bahwa batas pemberian pembiayaan dalam bank syariah adalah sebagai berikut:.
1.      Untuk usaha kecil,plafond kredit/pembiayaan yang dapat diberikan adalah lebih dari Rp.100.000.000 sampai dengan Rp.250.000.000
2.      Untuk usaha menengah dan koperasi,plafond kredit/pembiayaan yang dapat diberikan adalah lebih dari Rp.250.000.000 sampai Rp. 500.000.000
3.      Untuk usaha besar ,plafond/kredit pembiayaan yang dapat diberikan adalah lebih dari Rp.500.000.000 sampai dengan Rp.5.000.000.000
Batas waktu yang diberikan pun berbeda antara UM dan Usaha Besar,bagi para pelaku UKM yang menrima pembiayaan,umumnya waktu yang diberikan sebagai kontrak pembiayaan adalah maksimal 3 tahun ,sedangkan untuk usaha yang besar waktu kontrak yang diberikan umumnya adalah 5 tahun .perbedaan ini merujuk pada hasil analisa kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh Bank Syariah sebagai sahibul maal.
Dari data diatas, terlihat bahwa dalam menentukan nisbah keuntungan pihak bank syariah sudah mempunyai aturan baku, tidak berdasarkan kesepakatan masinh-masing pihak yanag berkontrak akan tetapi ditentukan secara sepihak sesuai dengan besarnya dan dan yang dipinjam, bukan hasil tawar menawar antara sahibul maal dan mudharib. Disamping itu, nasabah tidak ada kebebasan bertindak,karena semua bagian-bagian terperinci tentang bagaimana mudharabah itu dilaksanakan sudah ditetapkan dalam kontrak tersebut.
Jika merujuk dengan prinsip persamaan dan kesetaraan yang menyatakan bahwa, hubungan mu’amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras.
Dalam Q.S. al-Hujurat (49): 13 dinyaakan, yang artinya:
“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal”
Namun dalam praktik perbankan, seolah pihak bank telah meniadakan hal tersebut, hal ini dikarenakan, bahwa nasabah yang hanya mempunyai keuntungan kecil bagi bank sudah tidak dapat melakukan penawaran, maka seolah prinsip ata’awun yang menjadi selogan dalam prinsip operasional perbankan syariah telah diabaikan.
Mengutip  pendapat yang dikeluarkan oleh Veithzal Rifa’i[12] dalam bukunya Islamic Financial Management, bahwa dalam melakukan pembiayaan seharusnya perbankan syariah lebih mengedepankan prinsip ata’awun kepada sesama, tidak dibenarkan adanya perbedaan yang hanya dilihat dari segi keuntungan semata. hal tersebut dinyatakan oleh Veithzal Rifa’i dikarenakan menurut beliau, fungsi dasar dari sebuah pembiayaan adalah:
1.      Pembiayaan dapat meningkatkan Utility (daya guna) dari modal/uang
2.      Pembiayaan dapat meningkatkan Utility (daya guna) suatu barang
3.      Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
4.      Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat
5.      Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi
6.      Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional
7.      Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi Internasional
Dari hasil wawancara dengan nasabah yang merupakan pelaku UKM yang berinisial AM, beliau menyatakan, pada dasarnya dalam menentukan nisbah bagi hasil sebagaimana yang dibuat dalam dalam surat perjanjian mudharabah (kontrak mudharabah), pembagian keuntungan itu sebenarnya ditentukan oleh pihak bank, dan nasabah tidak diajak berunding atau musyawarah dalam penentuan bagi hasil tersebut.
Ø  Manfaat Musyarakah dalam masyarakat
Terdapat banyak manfaat dari pembiyaan secara Musyarakah ini diantaranya sebagai berikut:

1.      Bank akan menikmati penigkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2.      Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan /hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
3.      Pengambilan pokok pembiyaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4.      Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5.      Prinsip bagi hasil dalam Musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiyaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.


















PENUTUP
Dari pembahasan diatas kita dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1.      Kerja sama, baik dalam Mudharabah atau Musyarakah adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam agar kita dapat saling membantu dalam menanggung resiko usaha tentu yang sesuai dengan syariah
2.      Mudharabah yang termasuk salah satu jenis Kerjasama, yang saat ini memiliki banyak kendala dalam perkembangannya sehingga shahibul mal/bank enggan memakai skema kontrak ini.
3.      Nilai-nilai yang terkandung dalam Islam dapat menjadi satu keunggulan preferensi individu muslim.


SARAN
Potensi masalah yang timbul dalam pelaksanaan mudharabah dan Musyarakah agar dapat mengatasi kelemahannya dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu (Muljawan, 2001) :
1. Peningkatan kualitas preferensi Mudharib dalam menerima amanah dan shahibul mal
2. Peningkatan kualitas transparansi dalam kontrak seperti penyusunan kontrak yang lebih terperinci dan pemakaian benchmarking
3. Penerapan standar akuntansi yang memadai












DAFTAR PUSTAKA
Syafi’I Antonio, Muhammad (2002) “Bank Syariah dari teori kepraktek” Gema Insani                  Jakarta.
Muljawan, Dadang. 2001. Bank Syariah, Filosofi dan Operasi. Biro Perbankan Syariah Bank        Indonesia






Komentar