akuntansi syariah


PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
NO. 103
AKUNTANSI SALAM




BAB I
PENDAHULUAN

A.   LATAR BELAKANG
Diantara bukti kesempurnaan agama Islam ialah dibolehkannya jual beli dengan cara salam, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Yang demikian itu, dikarenakan dengan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau ghoror (untung-untungan).
Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama. Jual-beli dengan cara salam merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba. Dan mungkin ini merupakan salah satu hikmah disebutkannya syari'at jual-beli salam seusai larangan memakan riba.
Dalam transaksi ini terlampir seperangkat aturan yang tercantum dalam Al-Qur’an, Al-Hadits, dan Ijma’ para Ulama’. Akan tetapi dengan adanya berkembangnya kemajuan zaman, yang ditandai dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa manusia pada perubahan secara signifikan.Dasar hukum akad salam terdapat dalam :
·         Al Qur’an
“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar....” (QS 2:282)
·         Al Hadits
“Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.” (HR.Bukhari Muslim)

B.   RUMUSAN MASALAH
1)      Apakah yang dimaksud dengan salam?
2)      Apa sajakah ketentuan-ketentuan salam?
3)      Apa saja yang membatalkan salam?
C.   TUJUAN
Ø  Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi salam.
Ø  Pernyataan ini diterapkan untuk:
a.       lembaga keuangan syariah yang melakukan transaksi salam baik sebagai penjual maupun pembeli; dan
b.      pihak-pihak yang melakukan transaksi salam dengan lembaga keuangan syariah.


BAB II
PEMBAHASAN

Menurut bahasa salam berasal dari kata ‘as salaf’ yang berarti pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya dimuka. Sedangkan definisi akad Salam adalah akad jual beli muslam fiih (barang pesanan) dengan pengiriman di kemudian hari oleh muslam illaihi (penjual) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli padasaat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Karakteristik akad salam yaitu :
1.      harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantita dan waktu penyerahan aset yang dipesan sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi.
2.      Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiar yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan.
3.      Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakatidan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain.
4.      Transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual memproduksi barangnya, barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus, atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi salam diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli.
Dalam akuntansi salam, akad salam terbagi dalam dua, yaitu :
Ø  Salam. Transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari.
Ø  Salam Paralel. Melakukan dua transaksi bai’ salam yaitu antara pemesan dan penjual dan antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga secara simultan.
Lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel. Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat:
1.      akad antara lembaga keuangan syariah (pembeli) dan produsen (penjual) terpisah dari akad antara lembaga keuangan syariah (penjual) dan pembeli akhir; dan
2.       kedua akad tidak saling bergantung (ta’alluq).
Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bertindak sebagai pembeli, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari risiko yang merugikan. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya. Secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggungjawab atas kelalaiannya. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain.
Transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual (produsen) memproduksi barangnya. Barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus, atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual.
 Transaksi salam diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada
pembeli.
  • Spesifikasi dan harga barang disepakati di awal transaksi.
  • Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya.
  • Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang penjualan atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain.
Ketentuan tentang pembayaran salam:
a.       Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
b.      Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
c.       Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
Ketentuan tentang Barang:
a)      Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
b)      Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
c)      Penyerahannya dilakukan kemudian.
d)     Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
e)      Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
f)       Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
Akuntansi salam diterapkan untuk:
·         lembaga keuangan syariah yang melakukan transaksi salam baik sebagai penjual maupun pembeli; dan
·         pihak-pihak yang melakukan transaksi salam dengan lembaga keuangan syariah.
Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain, adalah:
a)      perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b)      lembaga keuangan syariah non-bank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan
c)      lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi salam.

Akuntansi untuk Pembeli:
  1. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.
  2. Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.
  3. Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut:
a)      jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati.
b)      jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:
v  barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad.
v  barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai pasar dari barang pesanan lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad.
c)      jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:
v  jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi tetap sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad.
v  jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi.
v  jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagaipiutang kepada penjual yang telah jatuh tempo. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak penjual.
d)     Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual, denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tida melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeur. Denda dikenakan jika penjual lalai dalammelakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
e)      Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Akuntansi untuk Penjual
Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar.
Kewajiban salam dihentikan pengakuannya (derecognation) pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir danbiaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir.

Ilustrasi Jurnal Piutang Salam (Bank sebagai Pembeli) :
a.       Pada saat bank memberikan modal salam
 Piutang salam
Kas/rekening penjual
b.      Pada saat bank menerima barang dari penjual:
            * Sesuai akad
 Persediaan (aktiva salam)
                        Piutang salam
* Berbeda kualitas dan nilai pasar lebih rendah dari nilai akad
             Persediaan (aktiva salam)
                         Kerugian salam
                        Piutang salam
c.       Bank tidak menerima sebagian barang pesanan sampai dengan tanggal jatuh tempo
            Persediaan (barang pesanan)
                         Piutang salam
d.      Jika bank membatalkan barang pesanan
             Aktiva lain2-piutang salam kepada penjual (supplier)
                        Piutang salam
e.       Jika bank membatalkan barang pesanan tetapi penjual (salam) memberikan jaminan
            * Penjualan jaminan dengan hasil lebih kecil dari piutang salam
            Kas/kliring
            Aktiva lain2-piutang salam kepada penjual (supplier)
                        Piutang salam.
            * penjualan jaminan dengan hasil lebih besar dari piutang salam
 Kas/kliring
 Rekening penjual (supplier)
 Piutang salam
f.       Pengenaan denda pada nasabah mampu tetapi tidak memenuhi kewajiban dengan sengaja.
Kas
Rekening wadi’ah-dana kebajikan

Ilustrasi Jurnal hutang salam (bank sebagai penjual) :
a.       Pada saat bank menerima usaha salam dari pembeli
 Kas/Rekening pembeli
Hutang salam
b.      Pada saat bank menyerahkan barang kepada nasabah pembeli[1][7]:
Hutang salam
Persediaan (barang pesanan)
Pendapatan bersih salam
Apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam yang sudah diserahkannya. Hal-hal yang dapat membatalkan kontrak adalah:
Ø  Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan
Ø  Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad
Ø  Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli membatalkan
Ø  Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya
Ø Barang diterima





























BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
1.      Akad Salam adalah akad jual beli muslam fiih (barang pesanan) dengan pengiriman di kemudian hari oleh muslam illaihi (penjual) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli padasaat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.
2.      Transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual (produsen) memproduksi barangnya. Barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus, atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual.
3.      Akad salam merupakan akad jual beli dengan uang muka dan pengiriman belakang. Walaupun barang baru diserahkan dikemudian hari namun, harga spesifikasi karakteristik, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahannya sudah ditentukan ketika akad terjadi, sehingga tidak ada gharar. Hal inilah yang membedakan salam dengan transaksi ijon.
4.      Apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam yang sudah diserahkannya.

DAFTAR PUSTAKA
·         Nurhayati, Sri, Akuntansi Syari’ah Di Indonesia, Edisi 2 Revisi, (Jakarta :  Salemba Empat, 2011, 2009, 2008)
·         Ibn Abidin, Ad-Dar Al-Muhtar, Hasan, Ali, Berbagai Macam Transaksi  Dalam Islam
·         Basyit, Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum Mu’amalah, (Yogyakarta :UII pers, 1990)





Komentar